Telp: (021) 3619535, Email: jdih@bppt.go.id

 

Yogyakarta. Pengadaan  barang/jasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga pemerintah untuk memperoleh barang/jasa, sesuai dengan kebutuhan. Dimulai dari proses perencanaan hingga penyerahan barang / jasa.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Hukum, Kerjasama dan Humas (HKH) BPPT, Ardi Matutu, dalam paparannya pada acara Sosialisasi dan Penyegaran Perpres No 4 Tahun 2015 yang di gelar BPPT di Yogyakarta, Rabu (10/02).

Sebagai informasi, Perpres No 4 Tahun 2015 merupakan perubahan atas Perpres No 54 Tahun 2010. Saat ini, LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) telah meluncurkan aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) Versi 4.

"RKBMN (Rencana Kegiatan Barang Milik Negara) yang baik adalah rencana kebutuhan pengadaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Demikian juga dengan paket-paket kegiatan, yang sebaiknya dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan barang. Karenanya menurut saya, pengadaan barang/jasa itu harus sesuai dengan klasifikasi pekerjaan dari masing-masing unit," jelas Ardi.

Dirinya menambahkan, saat ini banyak dijumpai permasalahan saat proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Misalnya saja permasalahan dalam proses persiapan, mulai dari HPS (Harga Perkiraan Sementara) yang tidak sesuai dengan harga pasar, tidak adanya dokumentasi, isian dokumen yang tidak lengkap, maupun adanya indikasi penambahan biaya yang dapat menjadi masalah hukum di kemudian hari.

Berdasarkan Perpres No.4 Tahun 2015, pimpinan K/L wajib memberikan pelayanan hukum kepada pejabat terkait ketika menghadapi permasalahan hukum dalam lingkup pengadaan barang/jasa.

Kami di Biro HKH siap melakukan pendampingan bagi seluruh unit di BPPT. Saya berharap pengadaan barang/jasa di BPPT berjalan dengan baik sehingga WTP dari BPK dapat kita capai kembali," terang Ardi.

Sementara itu, Kepala Seksi Bimbingan dan Teknis LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) LKPP, Januar Indra, mengatakan bahwa saat ini masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengadaan barang/jasa, seperti belum maksimalnya pengadaan barang/jasa secara elektronik.

"Saat ini sudah termuat dalam Perpres No 4 Tahun 2015 Pasal 110 Ayat 4, bahwa setiap K/L/D/I (Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi) wajib melakukan e-purchasing terhadap seluruh pengadaan barang/jasa yang sudah dimuat dalam sistem e-katalog," ucap Indra.

Saat ini, lanjut Indra, LKPP sedang mensosialisasikan regulasi tersebut, termasuk pengimplementasikan aplikasi SPSE Versi 4 yang didalamya terdapat e-lelang cepat dan e-purchasing.

"Dengan adanya SPSE ini, LKPP mengharapkan proses pengadaan barang/jasa di seluruh K/L/D/I dapat berjalan lebih cepat. Itu tujuan utamanya. Target tersebut dapat diraih karena proses kompetisi penyedia barang/jasa sudah LKPP lakukan di awal, saat mereka ingin masuk dalam e-katalog. Jadi harusnya bisa lebih cepat," tandas Indra. (Humas/HMP)