Telp: (021) 3619535, Email: kardiman@bppt.go.id

 

Tangsel, (30/11)- BPPT Gelar Bedah Kasus Hukum untuk cegah munculnya kerjasama yang ilegal. Kepala Bagian Hukum & HKI BPPT, Medy P. Sargo menegaskan bahwa kerjasama yang baik, tentu harus diawali penyiapan yang berkualitas. "Suatu kerjasama akan berjalan dengan baik bukan saja karena bergantung pada pelaksananya yang memiliki komitmen kuat, tetapi juga jangan remehkan kualitas dokumen perjanjiannya”, jelas Medy dalam acara Sosialisasi Hukum dengan topik Bedah Kasus Dalam Rangka Antisipisi Dini, yang berlangsung di Wisma Tamu PUSPIPTEK Serpong.

Mengawali presentasinya tentang “Trend Pola Kerjasama di Lingkungan BPPT”, Medy juga meminta agar unit teknis melibatkan unit hukum dan legal dalam menyiapkan kerjasama. Hal ini menurutnya sangat penting, agar unit teknis tidak memiliki celah hukum dalam kerjasama nantinya.

“Dalam mempersiapkan dokumen perjanjian, unit teknis jangan setengah hati melibatkan unit legal dalam proses penyiapannya. Jangan tempatkan Bagian Hukum sebagai pihak ketiga. Justru harus terbuka menyampaikan persoalan yang dihadapinya dengan didukung data yang lengkap”, katanya.

Kemudian Medy juga mengingatkan untuk unit kerja BPPT jangan hanya memerlukan Bagian Hukum ketika permasalahan timbul. “Bagaimanapun Bagian Hukum bukanlah solisitor yang kuat jika tak memiliki informasi yang memadai”, tandasnya.

Sementara narasumber lain yang juga auditor senior BPPT, Harry Purwanto mempermasalahkan belum dijalankannya standar yang baik dalam proses kerjasama.

“Banyak kerjasama di BPPT tidak terkoordinir dengan baik disarankan adanya SOP untuk hal semacam itu, jika ada SOP hal ini akan lebih bagus dan terarah," imbuhnya.

Kemudian narasumber lainnya Kepala Bagian Kerjasama – Biro Perencanaan BPPT, Novandi Arisoni mengungkap bahwa pada tahun depan prosedur penyiapan perjanjian akan lebih pendek jalur birokrasinya. "Bagian Kerjasama dan Bagian Hukum akan ada dalam satu biro. Hal ini tentu akan mempersingkat waktu penyiapan perjanjian," pungkasnya. (Humas)