Telp: (021) 3619535, Email: kardiman@bppt.go.id

 

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagai lembaga kaji dan terap teknologi memiliki tugas menghasilkan penelitian dan perekayasaan. Untuk itu, BPPT merasa perlu memberikan sosialisasi pengetahuan mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam sebuah penelitian dan perekayasaan kepada para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2013 di lingkungan kerja BPPT.

Kepala Biro Umum dan Humas BPPT, I Gusti Ketut Astana mengatakan pembekalan materi HKI bagi CPNS 2013 di lingkungan BPPT dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan para CPNS dalam memahami HKI secara umum. Termasuk memahami patentabilitas suatu invensi, termasuk cara penelusuran paten (paten searching) dan ketentuan mengenai pendaftaran paten di mancanegara melalui Paten Cooperation Treaty (PCT).

"Para CPNS juga harus mengetahui bagaimana menyusun suatu draft paten yang dimulai dari klaim-klaim paten, deskripsi paten, abstraksi paten dan gambar invensi," kata Astana, di acara Pembekalan Materi HKI Bagi CPNS BPPT Tahun Anggaran 2013 di Gedung Teknologi 2, Puspiptek Serpong, (5/11).

Astana juga berharap pembekalan materi HKI ini memberikan pengetahuan kepada para CPNS BPPT untuk menghasilkan inovasi-inovasi baru dalam rangka melaksanakan tugas sebagai fungsional perekayasa dan peneliti.

"Diharapkan dalam melakukan kegiatan kerekayasaan atau penelitian diutamakan berorientasi pada HKI, karena salah satu tolak ukur lembaga litbang seperti BPPT adalah banyaknya HKI seperti Paten, Hak Cipta dan desain industri yang dihasilkan," harapnya.

Di acara Sosialisasi HKI sebelumnya, Mahruzar, Pemeriksa Paten Direktorat Paten Ditjen HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa HKI adalah sesuatu yang timbul sebagai hasil dari olah pikir manusia berupa produk yang berguna bagi manusia.

"Paten diberikan atas dasar permohonan. Alur pengajuan permohonan paten merupakan tahapan yang harus dilalui oleh pemohon hingga memperoleh bukti atau tanda bukti mengajukan permohonan paten. Pengajuan paten dapat langsung ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I di seluruh Indonesia dan melalui Kuasa Hukum Konsultan HKI yang terdaftar," tutup Mahruzar. (Nn/tw/SYRA/Humas)